Inflasi tidak selalu berasal dari kebijakan moneter

Selama ini masyarakat sering menganggap bahwa inflasi hanya berkaitan dengan kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia, seperti pengaturan suku bunga atau jumlah uang beredar. Menurut saya, pandangan tersebut terlalu sederhana. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa inflasi juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal pemerintah, terutama ketika kebijakan tersebut memengaruhi permintaan, ekspektasi, atau kepercayaan pelaku ekonomi. (Portal Jurnal UII)

Saya berpendapat bahwa kebijakan fiskal pemerintah dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha, investor, maupun masyarakat terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam dunia investasi, kepercayaan merupakan salah satu aset yang paling penting. Ketika tingkat kepercayaan menurun, investor dapat memilih untuk menunda investasi, mengurangi eksposur terhadap aset berdenominasi rupiah, atau mengalihkan modal ke negara yang dinilai memiliki risiko lebih rendah. Apabila terjadi secara luas, kondisi tersebut dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai tukar kemudian berpotensi meningkatkan harga barang impor dan mendorong inflasi dari sisi impor (imported inflation). (Bank Indonesia)

Menurut pandangan saya, berbagai program pemerintah yang berskala besar, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, apabila dalam pelaksanaannya muncul dugaan penyimpangan, lemahnya pengawasan, atau kasus korupsi yang telah terungkap melalui proses hukum, hal tersebut dapat memengaruhi persepsi investor terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.

Saya juga menilai bahwa setiap kebijakan ekonomi baru, termasuk perubahan mekanisme ekspor atau tata kelola perdagangan, perlu disertai transparansi, kepastian hukum, dan sistem pengawasan yang kuat. Tanpa hal tersebut, sebagian investor dapat menilai risiko berusaha di Indonesia meningkat. Bukan berarti kebijakan tersebut pasti berdampak negatif, tetapi persepsi pasar sering kali dipengaruhi oleh kualitas implementasi, bukan hanya tujuan kebijakan.

Menurut saya, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya bagaimana merancang kebijakan yang baik, tetapi juga bagaimana memastikan kebijakan tersebut dijalankan secara bersih, transparan, dan akuntabel. Selama praktik korupsi masih menjadi perhatian publik, setiap kebijakan baru berpotensi menimbulkan pertanyaan dari pelaku pasar mengenai efektivitas dan tata kelolanya.

Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan investor domestik maupun internasional harus menjadi salah satu prioritas. Tata kelola pemerintahan yang transparan, penegakan hukum yang konsisten, serta pemberantasan korupsi merupakan faktor penting dalam memperkuat keyakinan dunia usaha terhadap perekonomian Indonesia.

Pada akhirnya, menurut saya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab Bank Indonesia melalui kebijakan moneter, tetapi juga pemerintah melalui kebijakan fiskal yang kredibel, reformasi birokrasi, kepastian hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika kebijakan moneter dan fiskal berjalan selaras serta didukung oleh kepercayaan publik dan investor, fondasi ekonomi Indonesia akan menjadi lebih kuat.