← Kembali ke Beranda

Kelvin : Saling Balas Kejaksaan Agung dan Polri Tidak Boleh Mengalahkan Kepentingan Rakyat

Kelvin : Saling Balas Kejaksaan Agung dan Polri Tidak Boleh Mengalahkan Kepentingan Rakyat

Belakangan ini, masyarakat kembali dibuat memperhatikan hubungan antara Kejaksaan Agung dan Polri. Berbagai peristiwa memunculkan persepsi publik seolah terjadi saling balas atau saling menunjukkan kekuatan antarpenegak hukum. Terlepas dari benar atau tidaknya persepsi tersebut, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa rakyat menginginkan kepastian hukum, bukan konflik antarinstansi. (Facebook⁠)

Menurut pandangan saya, jika memang terdapat perbedaan pendapat, kewenangan, atau proses hukum di antara kedua lembaga, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan koordinasi yang profesional. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena melihat aparat penegak hukum justru terkesan saling berhadapan.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, pencucian uang, narkotika, hingga kejahatan siber. Tantangan tersebut membutuhkan sinergi, bukan persaingan. Ketika energi habis untuk konflik internal, maka fokus terhadap kepentingan masyarakat dapat berkurang.

Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi setiap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan harus tetap menjunjung tinggi profesionalisme, transparansi, dan asas praduga tak bersalah. Masyarakat juga perlu berhati-hati agar tidak langsung menyimpulkan suatu peristiwa tanpa menunggu fakta dan proses hukum yang lengkap.

Pandangan ini bukan untuk membela salah satu pihak. Sebaliknya, saya berharap baik Kejaksaan Agung maupun Polri tetap bekerja sesuai kewenangan masing-masing dan mengedepankan koordinasi demi menjaga stabilitas penegakan hukum di Indonesia. Presiden juga pernah menekankan pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum dan menghindari ego sektoral dalam pemberantasan korupsi. (Setneg⁠)

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan tontonan tentang siapa yang lebih kuat. Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang adil, profesional, konsisten, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Ketika seluruh aparat penegak hukum mampu bekerja sama dengan baik, maka kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan cita-cita mewujudkan negara hukum yang berkeadilan akan lebih mudah tercapai.


Peringatan (Disclaimer): Artikel ini diterbitkan semata-mata untuk tujuan edukasi dan analisis. Segala keputusan finansial, hukum, atau pribadi yang Anda ambil berdasarkan informasi dari artikel ini adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya.